Anomali Bali 2026: Turis Melimpah Tapi Hotel Resmi Sepi, PHRI Soroti Maraknya Akomodasi Ilegal

 Anomali Bali 2026: Turis Melimpah Tapi Hotel Resmi Sepi, PHRI Soroti Maraknya Akomodasi Ilegal

Foto: PHRI Bali catat penurunan okupansi hotel 8% meski kunjungan turis naik. Sekda Dewa Indra ajak kolaborasi berantas akomodasi ilegal demi kesejahteraan Bali.

DENPASAR, Letternews.net – Sektor pariwisata Bali tengah menghadapi fenomena unik sekaligus mengkhawatirkan. Meski jumlah kunjungan wisatawan terus merangkak naik sepanjang tahun 2025, tingkat keterisian kamar (okupansi) hotel resmi justru mencatatkan penurunan signifikan sebesar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), dalam acara Pengukuhan Pengurus PHRI BPD Bali periode 2025–2030 dan Rakerda I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/01/2026).

BACA JUGA:  Kejari Kota Malang Terima Penitipan Kerugian Negara Rp 2,14 Miliar dari Tersangka KS: Komitmen Pengembalian Penuh Dana Korupsi Aset Daerah

Akomodasi Ilegal Jadi “Pencuri” Pangsa Pasar

Cok Ace menyebut kondisi ini sebagai anomali dalam struktur pariwisata Bali. Peningkatan arus masuk pelancong ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kinerja hotel resmi.

“Banyak akomodasi yang tidak terdaftar (ilegal) ikut mengambil wisatawan. Hal ini memecah distribusi tamu dan secara langsung menggerus pangsa pasar hotel yang resmi terdata,” tegas mantan Wakil Gubernur Bali tersebut.

Dampaknya tidak main-main. Jika okupansi hotel resmi rendah dan PAD tidak naik signifikan, kesejahteraan masyarakat Bali yang menggantungkan hidup di sektor ini akan ikut terpengaruh. Cok Ace menekankan pentingnya penguatan basis data pariwisata yang valid untuk menentukan kebijakan jumlah pasokan kamar di masa depan.

BACA JUGA:  Pendidikan: Saat Negara Janjikan Gratis, Sekolah Justru Pungut Uang Komite

Sekda Dewa Indra: Era Kolaborasi, Bukan Kerja Parsial

Menanggapi tantangan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Tantangan internal seperti maraknya akomodasi ilegal hingga faktor eksternal lainnya memerlukan kolaborasi erat.

“Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri, dalam hal ini PHRI, bekerja bersama secara sinergis,” ujar Dewa Indra.

Ia mendorong adanya komunikasi berkelanjutan agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal dan menjaga keberlanjutan pariwisata Bali di mata dunia.

BACA JUGA:  Soal Kabar Sekjen PDIP Tersangka Korupsi KPK Bakal Gelar Konferensi Pers

Faktor Cuaca dan Pola Musiman

Terkait penurunan okupansi di bulan Januari 2026, PHRI Bali menilai hal tersebut lebih dipengaruhi oleh pola musiman (low season) pasca-libur akhir tahun, bukan karena faktor cuaca ekstrem. Menurut Cok Ace, cuaca buruk adalah fenomena global yang juga terjadi di destinasi dunia lainnya, sehingga tidak menjadi alasan utama wisatawan enggan ke Bali.

Editor: Rudi.

.

Bagikan: