Mahkamah Konstitusi Wujudkan Keadilan Pemilu dan Pemilukada 2024

Letternews.net — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyampaikan ceramah kunci dalam Peresmian Pemanfaatan Smart Board Mini Court Room & Seminar Nasional yang bertema “Tantangan Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Pemilukada 2024”, di Kampus Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah.(17/2/2023).

“Mewujudkan keadilan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, menjadi tantangan berat yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Bagi negara demokrasi dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti Indonesia, kita tidak dapat mengabaikan fakta yang masih terjadi bahwa proses pemilihan masih acapkali diwarnai dengan berbagai kecurangan dan ketidakadilan.”, terang Anwar Usman Ketua MK.

Anwar Usman juga mengatakan bahwa, ambisi dan hasrat politik yang tak terbendung, kerap mengenyampingkan nilai-nilai, prinsip, dan prosedur yang berlaku. Tak jarang rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru menjadi korban dari berbagai kecurangan elektoral tersebut.

Menyikapi fakta tersebut, menurut Anwar, diperlukan adanya berbagai penyesuaian dan perubahan cara pandang demi tegaknya fatsun politik, dan keadilan. Diperlukan adanya cara pandang yang komprehensif terhadap keadilan yang substantif di seluruh rangkaian panjang proses pemilu, mulai dari tahap awal pendaftaran, hingga akhirnya penetapan pemenang.

Disisi lain Anwar Usman berpendapat untuk mewujukan keadilan pemilu berarti juga menjaga nilai-nilai keadilan itu hidup pada seluruh prosesnya sehingga pesta demokrasi ini dapat menjadi sebuah praktik berbangsa yang sehat dan beradab. Menjadi hari-hari yang akan dicatat dalam sejarah, sebagai hari-hari dimana rakyat memilih wakilnya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa seluruh kontestan dan penyelenggara pemilu telah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

“Memang bukan hal yang mudah, memastikan kejujuran dan keadilan terlaksana pada setiap prosesnya. Justru di situlah mengapa tema kita kali ini, menjadi sangat relevan untuk dibahas, yaitu mengenai keadilan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Menyelami dinamika dunia politik kontemporer, dengan unsur pragmatisme dan materialisme yang telah begitu dominan, kita akan dengan mudah menemukan praktik-praktik politik yang melanggar nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Di tengah struktur politik berbiaya tinggi dan keadaan beberapa masyarakat yang sayangnya masih permisif terhadap money politics, persaingan elektoral, kadang menjadi ruang yang kian merusak nilai keadilan.”, tegas Anwar. (LN/RED).