14 November 2026
00:59 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Dugaan kejanggalan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pengganti Nomor 309/Kuta atas nama Rudy Aras ST kembali mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan tajam publik. Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung didesak untuk segera memberikan penjelasan transparan terkait proses penerbitan sertifikat pengganti yang dipersoalkan oleh Indrawati.
Indrawati merupakan pihak yang mengklaim telah menguasai dan menempati secara fisik tanah beserta bangunan seluas 286 meter persegi yang berlokasi di Jalan Kartika Plaza, Gang Puspa Ayu I, Kuta, Kabupaten Badung, secara turun-temurun sejak tahun 1985.
Kuasa hukum Indrawati dari Kantor Hukum Somya Putra & Partners, I Made Somya Putra, S.H., M.H., mengungkapkan sejumlah persoalan krusial dan cacat administrasi yang ditemukan dalam proses penerbitan produk hukum pertanahan tersebut. Salah satu temuan paling mencolok adalah adanya dugaan dua dokumen asli sertifikat pengganti dengan objek yang sama namun memiliki perbedaan pada pencantuman tanggal penerbitan.
“Secara terang dan nyata, pihak Badan Pertanahan Kabupaten Badung telah menerbitkan dua produk sertifikat asli yang berbeda di atas satu objek tanah yang sama kepada pihak Rudy Aras ST,” ungkap I Made Somya Putra di Denpasar, Senin (9/11/2026).
Somya merinci, pada 16 Februari 2026 kliennya sempat didatangi pihak yang menunjukkan SHM Pengganti No. 309/Kuta atas nama Rudy Aras ST yang tidak mencantumkan tanggal penerbitan. Namun, dalam persidangan mediasi pada 4 Mei 2026, pihak pemegang sertifikat justru memperlihatkan dokumen asli yang mencantumkan tanggal terbit 9 Januari 2026. Perbedaan fisik dokumen ini memunculkan pertanyaan besar terkait akuntabilitas dan prosedur administrasi di Kantah Badung.
Selain masalah tanggal, kejanggalan mendasar juga ditemukan pada lembar dokumen sertifikat. Nama Rudy Aras ST tercantum sebagai pemilik, padahal yang bersangkutan lahir pada tahun 1971, sementara sertifikat induk pertama kali diterbitkan pada 25 September 1973. Artinya, pada saat penerbitan awal dokumen tersebut, Rudy Aras baru berusia sekitar dua tahun. Terlebih lagi, nama almarhum Ratmun Robby pihak yang berkaitan dengan sejarah peralihan awal muncul sebagai pejabat yang menangani pendaftaran tanah.
Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya dokumen peralihan hak yang sah seperti penetapan perwalian, hibah, jual beli, ataupun turun waris. Riwayat penguasaan fisik tanah itu sendiri berawal dari pembelian oleh almarhum I Gusti Komang Debet Arthana bersama Indrawati dari almarhum Ratmun Robby menggunakan tukar guling kendaraan mobil Suzuki Jimny pada masa lampau.
Berbagai upaya keberatan, penolakan pemblokiran, hingga aduan masyarakat terkait dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang telah dilayangkan ke Polresta Denpasar melalui Surat Dumas Nomor Dumas/397/IV/2026/SPKT tertanggal 25 April 2026. Mengingat sengketa perdata dan tata usaha negara masih berproses di pengadilan (termasuk putusan MA No. 3633 K/Pdt/2025), pihak kuasa hukum mendesak Presiden RI, Menteri ATR/BPN, Satgas Anti Mafia Tanah, Ombudsman RI, serta KPK untuk memberikan atensi khusus dan memeriksa warkah asli di Kantah Badung.
