21 September 2026
18:05 WITA
DENPASAR, Letternews.net – Keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dalam memotong mata rantai kemiskinan mendapat pengakuan secara nasional. Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menerima kunjungan studi tiru dari Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang dipimpin langsung oleh Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli, di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (16/7/2026).
Kota Denpasar dipilih sebagai daerah tujuan utama karena dinilai sukses menekan angka kemiskinan ekstrem secara drastis hingga menyentuh angka 0,03 persen.
Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli, mengungkapkan kekagumannya atas pencapaian indeks kesejahteraan di ibu kota Provinsi Bali tersebut yang kini hampir mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem.
“Kami datang ke Denpasar untuk belajar bersama. Penanganan kemiskinan di sini sangat luar biasa, terutama kemiskinan ekstrem yang berhasil ditekan hingga nyaris nol. Terima kasih atas kesempatan berbagi formula dan pengalaman ini,” ujar dr. Fahmi Fadli.
[irp]
Menanggapi apresiasi tersebut, Walikota Jaya Negara menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor jasa, perdagangan, pariwisata, serta penguatan sektor UMKM.
Hingga tahun 2025, persentase penduduk miskin makro di Denpasar konsisten menurun hingga ke angka 2,16 persen, jauh di bawah rata-rata Provinsi Bali. Keberhasilan ini didorong oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Denpasar yang kuat di angka Rp2,2 triliun.
Untuk mengentaskan kemiskinan secara konkret, Pemkot Denpasar menerapkan dua pilar inovasi utama:
Rehabilitasi Hunian Layak (Bedah Rumah): Mengalokasikan dana stimulan senilai Rp100 juta per unit rumah yang didanai secara kolaboratif melalui skema CSR bersama BUMN, Perumda, dan swasta.
Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital): Transformasi sistem birokrasi bantuan sosial berbasis digital terintegrasi untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, transparan, dan bebas manipulasi data.
[irp]
Jaya Negara menekankan bahwa dengan jumlah penduduk mencapai 762,48 ribu jiwa, tata kelola kemiskinan tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah semata, melainkan wajib melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
Hadir mendampingi Walikota dalam penerimaan rombongan ini, Asisten I Setda Kota Denpasar Komang Lestari Kusuma Dewi, Kadisdukcapil Dewa Gede Juli Artabrata, serta jajaran sekretaris dinas teknis dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
Melalui studi tiru ini, Pemkab Paser berharap dapat mengadopsi dan menyelaraskan instrumen jaminan sosial berbasis digital dan pola kolaborasi CSR Denpasar untuk diterapkan di wilayah Kalimantan Timur.
Editor: Rudi
Pemerintahaan
Pemerintahaan
