Gubernur Koster: Ekonomi Kerthi Bali Adalah Kunci Berdikari dan Berdaulat Pangan

DENPASAR, Letternews.net – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa implementasi konsep Ekonomi Kerthi Bali merupakan fondasi harga mati agar Bali mampu mandiri secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia, Denpasar, Selasa (10/02/2026).

Gubernur asal Desa Sembiran ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi Bali tidak boleh lepas dari akar kearifan lokal yang dikelola secara konsisten dari hulu hingga hilir.

Strategi Hulu-Hilir: Memihak Produk Lokal

Menurut Gubernur Koster, peran pemerintah di hulu adalah menciptakan regulasi yang memihak IKM dan Koperasi lokal. Sementara di hilir, ekosistem harus memastikan penyerapan sumber daya lokal oleh masyarakat Bali sendiri.

“Perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat ekonomi Bali bisa berdikari. UMKM, IKM, dan koperasi harus diperkuat sebagai penggerak utama. Jika Ekonomi Kerthi Bali dijalankan sungguh-sungguh, kita akan benar-benar berdaulat pangan,” tegas Gubernur jebolan ITB tersebut.

Kinerja Positif: Pertumbuhan Ekonomi 2,58 Persen

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster mengungkap data menggembirakan. Ekonomi Bali menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,58 persen. Dari sisi inflasi, Kota Denpasar mencatat angka tertinggi sebesar 3,60 persen, sementara Kabupaten Badung terendah di angka 1,09 persen.

Menariknya, secara month-to-month (m-to-m) dan year-to-date (y-to-d), Bali justru mencatat deflasi sebesar 0,34 persen. Angka ini menunjukkan tekanan harga relatif terkendali, meski sinergi TPID tetap harus diperkuat guna menjaga daya beli masyarakat.

“Capaian ini adalah hasil aktivitas kumulatif sektor riil seperti perhotelan, UMKM, dan industri kreatif, bukan semata-mata faktor alam seperti daerah tambang,” imbuhnya.

Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Ekosistem

Sektor pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Oleh karena itu, Gubernur mendorong implementasi Pergub Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran Produk Lokal Bali. Ia mencontohkan keberhasilan penggunaan kain Endek Bali yang mampu menghidupkan pengrajin lokal sebagai bukti nyata keberhasilan regulasi yang berpihak.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menambahkan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen. BI mengapresiasi langkah Pemprov Bali dalam digitalisasi transaksi keuangan melalui TP2DD yang meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Di sisi lain, Deputi Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengingatkan pentingnya penguatan produksi lokal untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang, terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri yang akan datang.

Editor: Rudi.