Menyimak Sisi Lain Gaduh Perantau NTT di Bali: Emanuel Dewata Oja Ingatkan Pemerintah Pusat Jangan ‘Anak Tirikan’ NTT!

DENPASAR, Letternews.net – Polemik mengenai perilaku oknum warga perantau asal NTT, khususnya dari Sumba, yang memicu keresahan sosial di Bali hingga munculnya larangan sewa kos di beberapa wilayah, mendapat sorotan tajam dari tokoh pers sekaligus pengamat sosial, Emanuel Dewata Oja (Edo).

Dalam perspektifnya yang mendalam, Edo mengingatkan agar otoritas maupun masyarakat di Bali tidak terjebak pada kebijakan sentimental dengan pendekatan situasional. Menurutnya, fenomena ini adalah “Tragedi Nasionalisme” yang berakar dari ketimpangan pembangunan selama puluhan tahun.

Bukan Rasisme, Melainkan Ekspresi Keresahan

Menanggapi viralnya aturan desa di Karangasem yang melarang warga NTT menyewa kos, Edo menilai hal tersebut bukanlah rasisme murni, melainkan reaksi keras atas keresahan sosial yang mengental menjadi kebencian. Namun, ia menyayangkan jika seluruh warga NTT yang sudah puluhan tahun berbaur di Bali harus terkena imbasnya.

“Menyama Braya di Bali adalah Ale Rasa Beta Rasa bagi orang NTT. Keputusan yang terlalu situasional tanpa melihat rasa keadilan bagi warga NTT lain yang taat aturan adalah langkah yang berisiko melumpuhkan prinsip persaudaraan kita,” ungkapnya.

NTT: ‘Surga yang Terbuang’ Selama 70 Tahun

Edo membongkar akar masalah yang selama ini luput dari pembahasan publik: Ketimpangan Pembangunan. Selama 70 tahun Indonesia merdeka, NTT seolah ditempatkan di barisan terbelakang.

“Jangan heran jika anak-anak Sumba datang dengan SDM rendah atau kurang paham tata krama perkotaan. Faktanya, banyak desa di NTT baru menikmati aspal dan listrik di tahun 2023. Fasilitas pendidikan kita minim, tak sebanding dengan Bali atau Jawa,” tegas Edo.

Ia menyebut NTT sebagai “anak tiri” pusat. Potensi luar biasa seperti Labuan Bajo pun baru benar-benar diseriusi tahun 2023 lalu. Akibat minimnya lapangan kerja dan fasilitas pendidikan di tanah kelahiran, ribuan anak muda NTT terpaksa hijrah ke Bali—pusat ekonomi yang selama ini “dimanjakan” pembangunan—untuk menjadi buruh kasar demi menyambung hidup.

Tamparan Bagi Pemerintah Pusat

Gejolak sosial di Bali hari ini, mulai dari pengusiran hingga pelarangan hunian, menurut Edo adalah tamparan keras bagi Pemerintah Pusat. Selama pembangunan tidak merata dan NTT terus dibiarkan tertinggal, arus urbanisasi warga dengan kualifikasi SDM rendah akan terus terjadi, yang pada gilirannya memicu konflik sosial di daerah tujuan seperti Bali.

“Jika pemerintah pusat tidak mengubah prioritas pembangunan di NTT, jangan berharap gejolak ini berakhir. Jangan selesaikan masalah hilir (konflik di Bali) dengan kebijakan sentimental, sementara hulu (kemiskinan di NTT) dibiarkan menganga,” pungkasnya.

Editor: Rudi.