oleh

Menko Polhukam: Kasus Asabri Merupakan Tindak Pidana Korupsi dan Tidak Bisa Ditawar

JAKARTA | Letternews.net — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mohammad Mahfud MD, memastikan kasus korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 23 triliun lebih, sebagai tindak pidana korupsi dan tidak bisa ditawar tawar kembali atau bergeser keranah hukum perdata.

Mahfud MD mengatakan, tadi sudah didiskusikan, kasus PT Asabri merupakan tindak pidana korupsi,  sehingga kita tidak akan bergeser menjadi kasus perdata,  jadi masalah korupsi di Asabri tetap akan diselesiakan menurut konstruksi hukum pidana yang dibangun oleh Kejagung.

Memang ada upaya-upaya dalam kasus korupsi di PT Asabri diselesaikan lewat jalur perdata, padahal tim penyidik pada Kejaksaan Agung sudah melakukan proses penyidikan dan sudah menetapankan tersangka, hanya tinggal tunggu waktu dilimpahkannya berkas kasus tersebut ke pengadilan, kata Mahfud MD usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Menara Adhyaksa Kejaksaan Agung, Senin (15/03/2021).

Mahfud juga menjelaskan, jika terdapat dugaan perdata, maka hal itu akan diselesaikan oleh Kementerian BUMN, Ia memastikan, kasus korupsi ASABRI yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 23 triliun murni ranah hukum pidana korupsi.

“Kalau mau ada persoalan perdata di luar soal korupsinya itu, nanti dibicarakan dengan Kementerian BUMN, tapi ini tetap akan berjalan sebagai Tipikor dan tidak akan bisa ditawar-tawar lagi, terang Mahfud.

Mahfud menambahkan, mengenai penyelesaian kasus kasus korupsi, yang pertama soal unsur tindakan korupsinya, beberapa waktu lalu ada masukan dari beberapa tokoh agar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna diberikan petunjuk pelaksanaan yang jelas karena di lapangan ada beberapa orang tidak memiliki niat jahat atau mens rea untuk melakukan korupsi, namun hanya karena salah administrasi, langsung dibawa ke kasus korupsi.

Hal tersebut menyebabkan sebagian orang takut melangkah dan setelah didiskusikan, Kejaksaan Agung sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 sehingga apabila ada perbuatan melawan hukum tetapi tidak ada niat jahat atau mens rea, maka bukan kasus korupsi, ungkap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Sebagian besar kasus yang diajukan Kejaksaan Agung hampir semuanya terbukti di pengadilan bahwa sekitar dibawah 5 persen saja yang dianggap bukan kasus korupsi, yang artinya cara menerapkan hukum sudah bagus dan hanya perlu penerapan undang-undang dan SOP saja yang diperketat, tandas Mahfud.

Ditempat yang sama Jaksa Agung RI Dr. ST Burhanuddin, menyampaikan penjelasan mengenai aturan tentang Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta penjelasan tentang penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT Asabri.

Selain soal penanganan sejumlah perkara, pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyinggung tentang struktur satuan kerja baru di Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM Pidmil).

Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menjelaskan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terkait pengisian Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil). Posisi Jampidmil nantinya akan diisi oleh jenderal TNI bintang 3.

“Untuk Jaksa Agung Muda Militer (Jampidmil) kita memang sudah mempersiapkan seluruhnya, tinggal nanti personelnya, kami sudah meminta kepada panglima TNI untuk pengisian-pengisiannya,” kata ST Burhanuddin.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Perpres ini, diatur soal posisi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. (Dolly)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *