oleh

Bimas Islam dan Ditkrimsus Polda Bali Edukasi Pengelola Zakat

DENPASAR | Letternews.net — Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Provinsi Bali, Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Bali menggelar acara Temu Konsultasi Lembaga Pengelola Zakat Provinsi Bali, digelar di Wisma Sejahtera Denpasar, Selasa (2/13).

Acara ini digelar guna memberi pemahaman dan menumbuhkan kesadaran hukum terkait pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah, agar aktivitas dan penggunaan dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana diatur lembaga pengelola zakat diwajibkan memiliki izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kasi Zakat dan Wakaf Bimas Provinsi Bali, Drs. H. Nasir, M.Pd., mengatakan ini bagian tindakan preventif mencegah penyalahgunaan pemanfaatan dana amal, termasuk penyalahgunaan untuk mendukung aksi-aksi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas negara.

“Tujuannya memberikan penguatan hukum terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Mengingat saat ini, masih ada lembaga pengelola zakat itu menghimpun dana tetapi belum memiliki izin operasional dari pejabat yang berwenang,” ungkapnya.

“Saya bersyukur dari Ditkrimsus tadi telah menyampaikan tentang pembinaan hukum sehingga hal ini menyadarkan mereka untuk sesegera mungkin mengajukan permohonan izin operasional kepada kami, Bimas Islam, sesuai Keputusan Menteri Agama, Nomor 333/2015 terkait permohonan izin operasional pengelolaan zakat, sedekah, dan infaq,” paparnya.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) I Ditkrimsus Polda Bali yang diwakili Kanit 3, Kompol M. Didik W., S.H., M.M., saat menjadi pembicara dalam acara tersebut mengingatkan bahwa penyalahgunaan dan penyelewengan zakat, infaq dan sedekah dapat terkena sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Ada sanksi pidana sesuai UU No. 23 Tahun 2011, yang mana di luar ketentuan KUHP secara khusus penegakkan hukum dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus dengan adanya pelaporan kategori barang bukti lengkap kita membuat Laporan Polisi sedangkan belum lengkap kita buat pengaduan masyarakat,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada para pengelola lembaga zakat, infaq dan sedekah yang ada di Provinsi Bali agar dapat mengurus dan melengkapi diri dengan perizinan yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah diatur Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sementara itu, salah satu peserta Temu Konsultasi Lembaga Pengelola Zakat KH. Hasan Basri, S.E., MBA menyampaikan bahwa pengelola Zakat yang mendapat legalitas tidak masalah karena sudah diaudit oleh BAZNAS (Badan Amir Zakat Nasional).

Namun yang menjadi masalah, katanya, pengelola Zakat yang belum memiliki legalitas. Lembaga-lembaga ini, sebutnya, menjadi pertanyaan, karena dengan enaknya melenggang memungut dana masyarakat tanpa laporan, sehingga luput dari kontrol dan auditing.

Ini yang menurutnya menjadi pertanyaan, yang ternyata penyimpangan dari UU No. 23 Tahun 2011 yang penjabarannya melalui pasal-pasal 37 sampai 41. “Ternyata ini ada pidananya ketika terjadi penyelewengan pengumpulan dan pendistribusian Zakat dipidana 5 (lima) Tahun dan denda 500 juta,” sebutnya.

Sehingga, menurutnya ini perlu menjadi edukasi bagi masyarakat, ketepatan lembaga yang mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah, agar tahu dan berhati-hati bahwa penyelewengannya dapat ditindak oleh instansi yang berwenang pertama karena tidak ada legalitas dan tidak ada kontrol.

“Kami berharap kedepan baik Kepolisian dan Kementrian Keagamaan dapat mengedukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan yang kami rasakan. Kami yang punya legelitas kontrolnya luar biasa diaudit per triwulan, persemester, pertahun nah sedangkan yang tidak punya legalitas siapa yang kontrol,” tandasnya.

Di Bali sendiri saat ini terdapat empat lembaga zakat yang sudah resmi memiliki izin. Sementara sisanya ada puluhan yang belum memenuhinya. Terhadap mereka yang belum memiliki izin, pihak Kementrian Agama melalui Bimas Islam Provinsi Bali akan melakukan upaya-upaya persuasif, namun jika dengan persuasif tetap tidak mau melengkapi perizinan, maka akan diserahkan ke pihak Kepolisian. (rl)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *