oleh

Sebut Monyet Orang di Facebook, LPR Dituntut 1 Tahun 6 Bulan

DENPASAR | Letternews.net — Menghina Orang Dengan Sebutan ‘Monyet’ di Facebook, Akibatnya, Simone Christine Polhutri (50) tak sedikitpun bergeming dari tempat duduknya diantara para pengunjung sidang saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eddy Arta Wijaya, SH. membacakan tuntutan kepada terdakwa Linda Paruntu Rempas (LPR) dengan tuntutan pidana Satu Tahun Enam Bulan kurungan, dan denda Rp 3000.000, subsidair 2 Bulan kurungan. Tuntutan tersebut dibacakan dalam Persidangan kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan no perkara : 623/Pid. Sus/2020/PN Denpasar, Selasa, 29 September 2020.

“Saya belum dapat berkomentar banyak, namun yang jelas kami optimis dan yakin bahwa nantinya Majelis Hakim akan memberikan putusan sesuai dengan yang terbukti dan tersirat dalam fakta-fakta persidangan,” kata Simone, Ibu dua anak yang dicemarkan namanya yang diplesetkan menjadi ‘Monyet’ yang tertuju atau mengarah kepada dirinya oleh terdakwa di postingan media sosial Facebook dengan kalimat “Mana orang kayak monyet dan mana yang kaya beneran?”.

Fakta persidangan sebelumnya, LPR dengan nada terisak juga telah mengakui kesalahannya dan menyebut hal tersebut dikarenakan ketidaktahuannya atas ancaman hukuman akibat postingannya tersebut.

“Kami melihat dakwaannya kuranglah sepadan dengan penderitaan saya akibat rusaknya martabat dampak postingannya yang secara sah dan meyakinkan telah menghina harga diri saya sebagai seorang perempuan yang memiliki 2 orang putra-putri yang tentunya juga akan berpengaruh secara psikologis mereka dan tak sedikitpun saya meladeninya,” ujar Simone Christine didampingi oleh Mayor Sus Erwin Dwiyanto, SPI, SH. dari Diskum Mabes TNI AU ini.

Menurutnya, Dengan kasus ini akan menjadi suatu pembelajaran kepada masyarakat agar bijaksanalah dalam melakukan postingan didalam komunikasi WhatsApp Group, apalagi dengan perkataan ‘Si Monyet’ yang tersangka LPR postingkan berulangkali dengan menge-tag nya ke semua rekan dan saudara saya di Facebook,”

Dalam tuntutan yang dibacakan JPU, terdakwa LPR dianggap telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Terdakwa dianggap melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terhadap tuntutan jaksa tersebut, penasihat hukum terdakwa Linda Fitria Paruntu, Iswahyudi, SH menjelaskan itu merupakan hak dari jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan, namun sebagai pembelaan terhadap terdakwa nantinya akan disampaikan melalui pledoi atau pembelaan pada sidang berikut,” terangnya.

Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis 8 Oktober 2020 mendatang dengan agenda mendengar kan pledoi dari penasehat hukum LPR. (hd)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *