oleh

Made Somya Putra: Masyarakat Sudah Susah Makan, Di Denda Lagi!

DENPASAR | Letternews.net — I Made Somya Putra,SH, MH. Seorang Advokat Profesional angkat bicara mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Jumat, 28 Agustus 2020.

Peraturan apa ini guru???. Pertanyaan itu ia ajukan kepada sahabat profesi advokat setelah ia membaca di berita Kompas tentang peraturan gubernur Bali yang memberikan sanksi kepada masyarakatnya apabila tidak menggunakan masker yang dikenakan denda Rp. 100.000 dan kepada pelaku usaha denda sebesar Rp.1.000.000,- dalam jangka waktu sosialisasi hanya 2 Minggu, dan uangnya dimasukkan ke kas pemerintah daerah.

Yang menegakkannya pun nantinya dilakukan secara gabungan dari kepolisian, tentara, satpol PP sampai desa adat.

Tumben ia dengar Kepolisian akan tunduk kepada peraturan gubernur, atau tentara mau diatur dengan pergub, dan desa adat yang konon mengaku otonom sekarang harus tunduk pada peraturan gubernur?

tumben juga ada sosialisasi setelah peraturan itu terbit??? bagaimana masyarakat mengujinya???
Peraturan Gubernur Bali ini tiba-tiba banget… Seolah membalas kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Timur yang membebaskan masyarakatnya dari rapid test, di Bali justru masyarakat di pidana dengan denda.

“Ketika mata saya lebih melihat ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pertanyaan saya kemudian memangnya masyarakat dan pelaku usaha itu dapat uang dari mana untuk membayar denda yang sedemikian rupa?” tanya Made Somya Putra

Bahkan sepintas dicermati penerapan denda dilakukan dengan seperti tindakan langsung (tilang) ditempat, tanpa dihitung seberapa kesalahannya di pengadilan.

Pidana itu sifatnya ultimum remedium, jangan sampai negara apa lagi pemerintah daerah menjadi kaya dengan cara mensanksi denda warganya.

Apapun itu jika terkait dengan pelanggaran harus didahului proses peradilan, sebab apapun hukuman itu harus berkeadilan. kata Made Somya Putra

Beberapa kali dalam beberapa kesempatan ia menyampaikan bahwa yang paling penting saat ini adalah mengisi perut masyarakat, sehingga ketika ditambah beban sanksi pidana baik denda dan penjara seolah-olah masyarakat normal-normal saja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebenarnya pemerintah daerah telah semakin menekan rakyatnya kepada suatu situasi yang pasrah hingga pada akhirnya tidak akan mematuhi peraturan yang dibuat.

Contohnya aturan Perwali Kota Denpasar, apa kabarnya ya??? Apakah berani mendenda nenek-nenek yang berjualan di pasar yang ketika memakai masker mengaku merasa tidak bisa bernafas?

Disamping itu, Peraturan Gubernur Bali tersebut juga tidak linear dengan apa yang dicontohkan oleh pemerintah daerah.

Di rumah sakit umum sendiri pasien covid yang masih positif sudah diperbolehkan pulang asalkan tanpa gejala, ini pemberlakuan health immunity secara diam-diam oleh pemerintah.

Pemerintah tidak jujur ke masyarakat kalau pemerintah sendiri sudah tidak disiplin dan konsisten dalam menjaga penyebaran covid 19.

Belum lagi jika berbicara tentang kemampuan beli masyarakat yang sudah sangat menurun saat ini di mana secara de facto sudah terjadi PHK secara massal baik dengan alasan dirumahkan, atau unpaidleave atau pemutusan hubungan kerja secara resmi

maka sesungguhnya sanksi-sanksi yang bersifat represif atau mensanksi masyarakatnya dalam keadaan yang tidak normal seperti ini adalah kebijakan publik yang tidak melihat situasi di bawah.

Dalam situasi demikian teori kebijakan publik yang diajarkan kepadanya waktu kuliah semester III atau IV dulu, seharusnya pemerintah melihat dari sisi bawah terlebih dahulu untuk membuat kebijakan publik yang mengayomi seluruh masyarakat. Atau kebijakan yang sifatnya bottom up!!!

Sayangnya berkenaan dengan Covid 19 ini apa yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah tidaklah terimplementasi dengan baik sebab contoh yang diberikan juga tidak terlihat.

misalnya dikatakan arak adalah obat untuk terapi tapi ternyata arak di rumah sakit untuk pengobatan atau terapi covid 19 tidak pernah disediakan.

Dalam beberapa kesempatan pun dapat pejabat-pejabat yang secara terang-terangan berkumpul tidak menggunakan protokol kesehatan.

Contoh yang bukan contoh sebenarnya,.. Agar tidak dianggap kritik kosong, sebenarnya apa yang harus pemerintah lakukan dan apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat.

Made Somya Putra menyarankan. Jangan paranoid tapi juga jangan menyepelekan covid 19 ini. BAWA pikiran dalam suasana tenang dan bijak. Hilangkan segala bentuk sanksi dalam menangani covid 19

lebih banyak dilakukan secara preventif dengan cara terus-menerus tanpa lelah untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan protokol kesehatan.

kalaupun ada sanksi administratif seharusnya hal tersebut diberlakukan kepada elit pemerintah yang tidak memberikan contoh kepada masyarakat misalnya pejabat-pejabat yang bertanggung jawab akan institusinya tersebut sampai ada cluster yang tumbuh di instansinya.
(Bukankah peraturan Mendagri itu diberlakukan untuk internal pemerintah daerah? Kok ketika sampai dibawah yang kena penerapan justru masyarakat umum?)

baginya Peraturan gubernur Bali tersebut hanya akan memakan rakyat kecil tapi akan menyelamatkan kaum elit yang ada.

Sebab agak pesimis pejabat mau merazia dirinya sendiri kan?

Sebab prakteknya yang akan di razia ya masyarakat umum yang sedang jalan keluar yang mungkin harus keluar mencari makan, atau pelaku usaha yang dipilih-pilih untuk inspeksi.

Sekali lagi, hati-hati. Sebaiknya hukum represif itu berimbang dengan kebijaksanaan. Pesan Made Somya Putra

Bukan ditujukan kepada masyarakat yang masih membanting tulang berjuang untuk makan (som)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *